Curhat Petugas Promkes: Bukan Konselor Tapi 'Nekad' Bikin Kelas Menyusui

Saya bukan konselor laktasi. Saya bahkan tidak pernah mendapat pelatihan apapun mengenai seluk beluk ASI dan menyusui. Saya hanyalah petugas promosi kesehatan di puskesmas yang sangat cemas melihat tren penggunaan susu formula di masyarakat. Pengetahuan saya tentang ASI dan menyusui hanya saya dapat dari pengalaman saya menyusui Danisa hingga kini usianya 2 tahun 10 bulan. Selama 2 tahun 10 bulan, saya belajar tentang ASI dan menyusui. Terhitung telat menurut saya. Seharusnya, usia saya belajar jauh lebih tua dari usia Danisa. Ya, saya baru mempelajari ASI dan menyusui secara lebih dalam saat Danisa sudah lahir.

Perasaan ‘saya bukan konselor laktasi, saya tidak pernah mendapat pelatihan mengenai ASI dan menyusui’ inilah yang menjadi ganjalan hati saya saat saya akan menjalankan program kelas edukASI di puskesmas tempat saya bekerja. Perasaan takut tidak mampu membawakan materi dengan baik terus saya pikirkan.

Kelas edukASI ini adalah usulan kegiatan yang saya ajukan di puskesmas. Sebenarnya, saya ingin di Mataram ada kelas edukASI yang diprakarsai oleh AIMI. Sedih rasanya melihat kota-kota lain sudah punya kegiatan kelas edukASI, tapi Mataram yang ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat ini belum punya. Kalah sama Tegal dan Cilacap :(

Namun, untuk mengahdirkan kelas edukASI dengan kurikulum AIMI, tentu harus ada kelompok AIMI cabang Mataram terlebih dahulu. Bukan pesimis, tapi saya rasa untuk memulai membentuk AIMI cabang Mataram rasanya butuh waktu yang agak lama. Kebetulan, Desa Siaga kelurahan Rembiga (Desa Siaga yang sering disebut-sebut paling top se-NTB) ingin memiliki program unggulan lain selain program donor darah. KEBETULAN lagi, kelurahan Rembiga adalah kelurahan di wilayah Puskesmas yang cakupan ASI eksklusifnya paling rendah. KEBETULAN LAGI, ada dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dapat membiayai kegiatan inovasi di masyarakat. Maka, saya ajukan usulan kegiatan kelas edukASI untuk wilayah kelurahan Rembiga.

Tantangan pertama yang muncul adalah menjelaskan maksud dan tujuan program ini karena sudah ada kelas ibu hamil - yang tentu di dalamnya sudah ada materi mengenai ASI dan menyusui. Argumentasi saya adalah kalo kelas ibu hamil, pesertanya adalah ibu hamil saja. Nah, kalo kelas edukASI ini pesertanya tidak hanya ibu hamil. Bisa suami, nenek, tetangga sekitar, ibu-ibu lain, atau para remaja. Kenapa? Karena salah satu faktor keberhasilan menyusui adalah adanya kelompok pendukung (support group) untuk ibu menyusui. Jadi, pengetahuan dan pemahaman tentang ASI dan menyusui tidak hanya dimiliki oleh ibu hamil, tapi dimiliki pula olah orang-orang disekitar ibu hamil.

Tantangan kedua adalah ego program. Saya sadar betul, masalah ASI, ASI eksklusif, menyusui, adalah bukan ranah program promosi kesehatan. Ini adalah ranah program KIA dan program gizi. Saat merencanakan dan menyusun anggaran untuk kelas edukASI ini, sebelumnya saya berdiskusi dengan teman-teman di kedua program tadi. Saya sempat merasa kesal. Kelas edukASI ini dianggap tidak perlu karena materinya sudah diberikan pada kelas ibu hamil, dianggap hanya mengulang-ulang. 

Tantangan ketiga adalah perasaan saya tadi di atas. Jujur saya minder dan takut. Bagaimana jika nanti ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab? Bagaimana jika saya tidak mampu menguasai materi? Bagaimana jika…….

Tapi, kegelisahan saya melihat di sekitar banyak bayi yang tidak mendapatkan haknya akan asupan nutrisi terbaik -yaitu air susu ibunya sendiri- sudah tidak bisa dibendung lagi. Semoga Allah swt memberi kelapangan dan kemudahan langkah, amiiiiinnn..

Salam ASI!

Curhat Petugas Promkes #2: Speaking the truth is (not) easy

Saya menulis posting kali ini disertai dengan perasaan yang campur aduk. Antara merasa 'bodoh' tapi tidak terima. Antara jengkel tapi entah mau jengkel sama siapa. Bingung? Saya yang nulis aja bingung...

Ceritanya begini. Di media jejaring Facebook, saya membuat akun atas nama program yang saya pegang di Puskesmas. Saya sering mengunggah (upload) foto-foto kegiatan yang dilakukan Puskesmas, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Kalau update status, saya seringnya menceritakan saya sedang bertugas dimana. Isi update status saya juga sering menyinggung fenomena dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Siang tadi, saya membuat status tentang gizi buruk. Status ini merupakan kutipan dari sebuah berita di globalfmlombok.com. Ini dia link beritanya http://tinyurl.com/8jxpgls. Tujuan saya meng-update status tersebut adalah memberi informasi tentang (kenyataan) jumlah kasus gizi buruk di NTB. Tapi, tujuan saya tersebut berujung pada masalah.

Tidak lama setelah saya meng-update status tersebut, saya dihubungi atasan via telepon genggam. Saya kena teguran. Tidak usah saya jabarkan dengan detail bagaimana cara beliau menegur saya. Yaaaa...kalo tetep kepo, cara menegur tersebut bikin pikiran dan perasaan saya campur aduk seperti yang saya tulis diatas. Setelah nanya sana-sini, data yang ditampilkan oleh media tersebut memang betul adanya. Lho terus kenapa saya ditegur? Kecuali kalo data tersebut salah ya lain ceritanya.

Dari teguran itu, saya berpikir.

1. Setiap kali kasus gizi buruk muncul, instansi kesehatan pemerintah adalah instansi yang paling dibuat kebat-kebit. Dibuat resah gelisah tak menentu. Instansi kesehatan langsung menjadi sasaran media massa. Kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas, atau direktur rumah sakit segera menjadi sasaran empuk cecaran pertanyaan wartawan. Intinya, di media massa, instansi kesehatan seperti menjadi aktor utama munculnya kasus gizi buruk.

Padahal, jika ditelisik lebih lanjut atau kalo memang media massa-nya pinter, seharusnya yang menjadi sasaran cecaran pertanyaan adalah pejabat penguasa wilayah setempat. Mulai dari kepala lingkungan, kepala desa, lurah, camat. Penderita gizi buruk kan warga mereka. Mereka (seharusnya) yang lebih tau bagaimana kondisi warganya, bagaimana kehidupan warga sehari-hari. Instansi kesehatan (puskesmas, dinas kesehatan, dan rumah sakit) menerima pasien/penderita ketika kondisi mereka sudah masuk status gizi buruk, ketika nasi sudah menjadi bubur.

Pemberitaan yang muncul menciptakan kesan: gizi buruk terjadi karena instansi kesehatan tidak bekerja, tidak memperhatikan kesehatan masyarakat. Benarkah? Nanti saya bahas di poin berikutnya. Inti dari poin ini adalah, tiap ada kasus gizi buruk, media massa menciptakan kesan instansi kesehatan yang harus bertanggung jawab. Ibarat pemuda yang dituntut menikahi seorang gadis yang tengah hamil padahal gadis itu hamil akibat perbuatan laki-laki lain.

2. Benarkah instansi kesehatan tidak bekerja? Mari saya jelaskan. Ini mungkin terkesan saya membela diri tapi inilah kondisi yang sering terjadi di lapangan.

Di dalam benak masyarakat saat muncul kasus gizi buruk, mungkin yang terbayang adalah kemana para petugas kesehatan. Apa yang petugas lakukan sehingga (kok bisa-bisanya) muncul penderita gizi buruk. Ditambah dengan pemberitaan media massa yang terkesan memojokkan instansi kesehatan.

Begini. Instansi kesehatan di tingkat paling dasar yaitu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) punya sistem pemantauan perkembangan bayi dan balita. Bayi dan balita harus dipantau karena kelompok usia tersebut yang rawan terkena gizi buruk. Sistem pemantauan tersebut bekerja dalam pelaksanaan pos pelayanan terpadu (posyandu).

Jadi, posyandu adalah 'milik' Puskesmas? Tidak. Sejatinya, posyandu adalah milik masyarakat. Puskesmas hanya melakukan kegiatan teknis melayani imunisasi, konseling gizi, dan pemeriksaan ibu hamil. Tapi karena orang kesehatan yang rutin datang ke posyandu, tercipta anggapan posyandu adalah milik instansi kesehatan. Jadi kalo ada apa-apa dengan posyandu, puskesmas lah yang dijadikan tempat mengadu.

Setiap bulan, posyandu melakukan kegiatan penimbangan bayi dan balita. Masalah yang sering terjadi, setelah menyelesaikan imunisasi campak pada usia 9 bulan, mayoritas orangtua balita tidak membawa anak-anaknya lagi ke posyandu. Alasannya:
- Ngapain capek-capek ke posyandu kalo cuma ditimbang aja.
- Saya repot bu, soalnya kerja (padahal posyandu cuma sekali sebulan dan itupun cuma butuh waktu 15 menit disana.
- Anaknya suka nangis tiap naik timbangan
- dan beragam alasan lainnya

Untuk masyarakat menengah ke bawah, satu-satunya tempat pelayanan kesehatan untuk bayi, balita, dan ibu hamil yang paling mudah dan murah (bukan murah, gratis malah) adalah posyandu. Sayangnya, pelayanan ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Akibatnya, karena orangtua lalai menimbang balita setiap bulan, petugas gizi dari puskesmas jadi tidak bisa memantau perkembangan setiap balita. Apa petugas puskesmas mau disuruh keliling ke setiap rumah buat menimbang balita? Sekedar ilustrasi. Instansi tempat saya bekerja punya sasaran balita berjumlah sekitar 5000 orang. Petugas gizi yang ada 2 orang. Katakanlah 1 orang bertanggung jawab terhadap 2500 balita. Hari kerja 6 hari. Apakah setiap hari petugas gizi harus mengunjungi rumah 400 orang balita?

Untuk itulah, kader posyandu kami minta untuk melaksanakan sweeping, mengunjungi dan menimbang balita yang tidak datang ke posyandu, dari rumah ke rumah. Demi agar perkembangan berat badan balita-balita itu terpantau. Tapi hal ini bukan malah menyelesaikan masalah. Orangtua semakin tidak membawa anaknya ke posyandu. Katanya: ngapain ke posyandu, kan kadernya yang dateng ke rumah. *bikin pengen garuk tembok nggak sih.

Seharusnya, jika melihat perkembangan seperti ini, kepala lingkungan atau siapapun yang berwenang di tempat tersebut, harus memperingatkan warganya yang tidak datang ke posyandu. Masak petugas puskesmas yang 'ngobrak-ngabrik' warga? Apa bargaining power kami untuk hal tersebut?

Bukannya puskesmas tidak pernah mengajak bicara pihak berwenang mengenai hal ini. Tapi ya seperti itulah. Kecenderungannya dibiarkan saja tanpa kelanjutan upaya yang berarti. Posyandu nggak dianggep penting kali ye...

Gimana? Complicated kan. Jelas saya tidak terima jika dikatakan petugas puskesmas tidak bekerja.

3. Kasus gizi buruk adalah preseden negatif untuk para pejabat. Yah, kalo yang ini saya maklum lah. Dimana-mana berita buruk adalah santapan empuk buat media. Bad news is a good news. Buat media-media kelas gurem, berita buruk sangat membantu mereka menaikkan oplah. Yang jadi sasaran? Ya para pejabat bersangkutan.

Kasus gizi buruk memang membuat merah telinga para pejabat. Gitu-gitu gizi buruk kan terkait juga dengan urusan politik. Hanya menurut saya, jika memang kenyataan yang ada memang benar begitu, memang benar kasus gizi buruk banyak, haruskah ditutup-tutupi? Ya saya bukan pejabat sehingga saya tidak bisa merasakan efek politik jika kasus gizi buruk ini mencuat.

Speaking the truth is (not) easy....

Selamatkan Setiap Ibu di NTB

Tulisan ini merupakan tulisan saya yang saya ikutsertakan dalam event Lomba Menulis "Bangga Menjadi Orang NTB" Desember 2011 kemarin. Saya bela-belain nyuri waktu nongkrong di depan laptop buat nulis waktu kegiatan Lomba Balita Sejahtera Indonesia Kota Mataram di aula lantai III kantor walikota.

Tapi, nggak menang..nggak masuk nominasi juga...

Hiks.

Mungkin karena tulisan yang saya buat ini melenceng dari tema..

Yasudlah..daripada tulisannya mubazir nggak kesebar, saya post disini deh...

Curhat Petugas Promkes (#1)

Kenapa judul ini saya kasih tanda #1? Soalnya saya punya bayangan, mungkin suatu saat nanti saya akan curhat lagi. Nah, curhat yang berikutnya akan saya beri tanda #2, dan seterusnya....

Jumat sore, 4 Mei kemarin, saya datang ke acara peluncuran posyandu karang lansia Aisiyah di lingkungan Presak Barat, kelurahan Pagutan. Sebenernya yang diundang Kepala Puskesmas, tapi Bu dokter menugaskan saya. Sebenernya juga ada petugas pembina posyandu karang lansia, tapi berhubung anaknya lagi sakit, jatuhlah tugas menghadiri itu pada saya. Kegiatan peluncuran posyandu karang lansia ini dilaksanakan di TPA Hidayatul Mustakim, yang terletak di tengah perkampungan padat penduduk.

Sore itu, kegiatan posyandu karang lansia diisi terlebih dahulu dengan ceramah dari salah satu pengurus Aisiyah Kota Mataram. Isi ceramah tersebut adalah pentingnya menjaga kesehatan dalam pandangan Islam. Kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan untuk para lansia. Tenaga kesehatan (dokter, perawat), obat-obatan, serta konsumsi seluruh peserta yang yang hadir dalam acara tersebut, disediakan oleh Aisiyah.

Sebelumnya, saya sudah menduga posyandu karang lansia ini didukung oleh Aisiyah, organisasi wanita milik Muhammadiyah, salah satu organisasi masyarakat besar di Indonesia. Buat saya seorang petugas promkes, saya tidak ambil pusing tentang apa dan siapa yang berada di balik sebuah upaya kesehatan yang bersumberdaya dari masyarakat itu sendiri. Asal mereka melakukan upaya promotif, preventif, bahkan kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kaidah kesehatan itu sendiri, promosi kesehatan tentu dengan senang hati menerimanya. Bukankah itu berarti bagus, ada upaya mandiri dari kelompok masyarakat untuk berbuat atau bertindak dalam hal kesehatan tanpa meminta bantuan pemerintah (dalam hal ini puskesmas). Itu karena mereka mandiri.

Namun, pemikiran saya ini sepertinya kurang sejalan dengan petugas pemegang program karang lansia. Awalnya saya bercerita tentang kegiatan sore itu dan masukan-masukan yang diberikan dr.Wiwin, dokter yang bertugas di posyandu karang lansia. Menurut teman sejawat saya ini, bahwa menurut Dinas Kesehatan, penamaan posyandu karang lansia tidak boleh menggunakan nama organisasi. Pakai nama lingkungannya saja.

Kening saya langsung berkerut. Kenapa tidak boleh? Apa karena takut posyandu karang lansia ini akan dikait-kaitkan dengan kegiatan politik ormas yang bersangkutan? Malah ada pula yang mengkhawatirkan nanti timbul friksi antar ormas, mengingat tidak jauh dari sana ada ponpes yang digawangi oleh NU. Terus terang saya gregetan. Jauh banget sik mikirnya. Udah jauh, negatipppp lagi. Menurut saya, kenapa mesti mengkhawatirkan timbulnya friksi sih?? Bukankah kesehatan adalah hak dan kewajiban setiap orang, tanpa memandang suku, agama, ras, bahkan urusan politik? Bukankah kesehatan adalah wilayah netral? Bahkan jika ada FPI -ormas yang saat ini dimusuhi banyak orang- ada di belakang upaya kesehatan mandiri tersebut, instansi kesehatan tidak boleh meng-anaktiri-kan upaya kesehatan mandiri dari masyarakat tersebut.

Sebagai seorang abdi negara yang bertugas di bidang kesehatan, menurut saya -sekali lagi menurut saya-, kita tidak usah dan tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Jalankan saja tugas kita sebagai seorang tenaga kesehatan yang berniat melayani masyarakat luas. Syukur-syukur to, ada kelompok masyarakat yang mau mendukung kegiatan posyandu karang lansia ini. Hal ini langka saya temukan, disaat masyarakat tengah berada dalam era yang selalu mendengung-dengungkan, " mana bantuan pemerintah, mana perhatian pemerintah?".

Adanya tenaga dokter, perawat, dan obat-obatan yang seluruhnya disediakan oleh Aisiyah juga saya apresiasi dengan sepenuh hati. Saya tidak setuju jika ada yang berpikiran: Jika semua sudah disediakan, terus apa fungsi petugas dari puskesmas disana?

Kalau saya, jika ada orang lain yang mengerjakan tugas saya, saya tentu merasa terbantu. Jika merasa terbantu, sudah sepatutnya saya berterima kasih. Ternyata saya tidak sendirian dalam melayani masyarakat. Selanjutnya, saya pribadi (ini menurut pendapat saya pribadi loh ya) akan merasa sangat malu jika saya tidak turut berperan serta dalam kegiatan tersebut. Masak sih petugas pemegang programnya nggak tau bahwa ada kegiatan di masyarakat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi/job description) nya? Saya adalah pegawai negeri sipil, bagian dari pemerintah dan tentu membawa nama institusi pemerintah. Ke-tidakikutserta-an saya bisa-bisa dianggap sebagai lepas tangan pemerintah.

Berkecimpung dalam pemberdayaan masyarakat seringkali membuat pemikiran saya bentrok dengan pemikiran mayoritas teman-teman sejawat. Jika melakukan penyuluhan, sebagian besar sasaran penyuluhan pasti meminta waktu sore atau malam hari, sama seperti kegiatan posyandu karang lansia Aisiyah ini. Pada waktu itulah mereka memiliki waktu luang. Sama halnya seperti saya, pagi dan siang hari mereka sibuk bekerja atau sibuk dengan urusan domestik di rumah.

Jadilah saya melakukan penyuluhan di luar jam dinas kantor. Saya ras tidak pas jika saya meminta masyarakat untuk mengikuti jam kerja saya. Bukankah saya juga ingin agar informasi kesehatan juga menyebar pada kelompok potensial? Bagaimana jika kelompok potensial tersebut memiliki waktu luang yang berbeda dengan jam dinas saya? Apakah baik jika meminta mereka ikut kegiatan penyuluhan dengan mengikuti jam dinas saya?

Sebenernya tidak pas juga sih. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat adalah subyek. Yang menentukan. Yang membuat pilihan. Bukan sebagai obyek. Lihat sendiri kan bagaimana jam kerja mereka yang bekerja sebagai fasilitator, entah di LSM atau badan pemberdayaan masyarakat. Kalau saya, asal tidak lewat dari jam 8 malam, saya mau datang memberi pesan kesehatan pada masyarakat. Tapi bukan berarti saya rajin penyuluhan malem kok. Kalau waktunya sore hari, insyaAllah saya masih bisa. Sejak ada Danisa, saya sering menolak untuk penyuluhan di malam hari. Tunggu anak saya agak gedean dikit ya, begitu saja yang saya katakan jika ada masyarakat yang meminta penyuluhan malam hari.

Hanya segelintir teman sejawat yang mau diajak kerja datang ke masyarakat pada waktu sore atau malam hari. Sebagian dari mereka berdalih: kita sudah capek kerja pagi sampe siang, masak mau kerja sore/malem lagi. Belum lagi ngurus rumah sama anak-anak.

Dalam hati, saya teriris...

Saya membayangkan teman-teman LSM yang tanpa lelah memfasilitasi masyarakat. Saya membayangkan teman-teman yang bekerja sebagai sales, berkeliling dari rumah ke rumah, mengetuk pintu yang satu ke pintu yang lain. Tidak jarang mereka diterima dengan muka dan jawaban yang ketus.

Astaghfirullah, sungguh tidak bersyukurnya sebagai seorang pegawai negeri sipil yang tenang tiap tanggal 1 dipastikan dapet gaji.

Semoga saya selalu diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah swt untuk menjalankan tugas sebagai petugas promkes dengan sebaik-baiknya. Amiiiiiinnnn..

Note: Ngomong-ngomong tentang penerimaan yang ketus, saya jadi ingat betapa marahnya salah seorang teman sejawat yang dicuekin masyarakat waktu melakukan kunjungan rumah. "Apa coba pikirannya? Kita ini petugas puskesmas, dari pemerintah. Kok dicuekin?!". Dalem hati saya ketawa: "Ya emang kenapa kalo kita petugas puskesmas? Masyarakat harus sungkem gitu tiap kita dateng ke rumahnya?"